Menperin: Program Keluarga Harapan Berkontribusi Turunkan Angka Kemiskinan

Berita Ekonomi, Ambon – Presentasi penuruan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) secara keseluruhan mengalami penurunan angka kemiskinan yakni turun 9,6 persen.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Ambon, Sabtu (9/2)

Airlangga menjelaskan PKH merupakan program bantuan sosial (Bansos) yang berkonstribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.

Ia mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia dan kembali mengalami penuruan, tingkat kemiskinan tersebut turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen.

Sementara itu, kebijakan peningkatan anggaran PKH dari sebelumnya Rp5,6 triliun di 2014 menjadi RP 34,4 triliun di 2019 dan jumlah Keluarga Manfaat (KPM) PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di 2014 menjadi 10 juta KPM di 2018.

Pengurangan angka kemiskinan tersebut terus didorong melalui bansos dan pelatihan kewirausahan bagi KPM. Ia menambahkan, PKH juga berhasil memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mempunyai harapan untuk menjadi keluarga berprestasi baik itu menjadi wiraswasta, maupun anak-anak tetap sekolah dan berprestasi.

Penerimaan Bansos ini menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencairan PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal menjadi bulan Januari, April, Juli dan Oktober 2019.

Dia menambahkan, KPM dengan beban kebutuhan yang lebih besar, akan menerima nilai bantuan yang lebih besar pula. Dengan demikian, jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan batas maksimum satu keluarga empat komponen.

Airlangga menyatakan, Presiden Joko Widodo berpesan agar pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga dalam ketercukupan gizi Ibu dan anak usia dini.

Ia menuturkan, untuk menjadikan Indonesia bangsa yang semakin maju anak-anak untuk tetap meneruskan jenjang pendidikan wajib guna bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dikarenakan negara memerlukan anak-anak yang mempunyai kepintaran, kecerdasan serta kesehatan. sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju.

Airluangga berharap dengan adanya penerima bantuan bisa memberikan jalan keluar dari keterpurukan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah.DMS