Dengarkan Radio DMS 102,7 FM Ambon dengan Kualitas Audio Terbaik di Maluku

Ambon-Gubernur Maluku Said Assagaff, secara resmi mencabut SK Nomor 70 tahun 2017 tentang izin penghentian oprasional yang pernah diterbitkan terhadap PT Gemala Borneo Utama (GBU) di desa Hila, Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pencabutan SK penghentian oprasional tersebut, didasarkan pada hasil penelitian dampak pencemaran lingkungan baik yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) maupun ILS  Universitas Pattimura Ambon.

Berdasaralan hasil uji laboratorium ITB maupun Unpatti Ambon, tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan dan pemakaian mercuri secara besar besaran.

Gubernur Said Assagaff tidak menampik adanya unsur mercuri  seperti yang ditemukan saat penelitian, namun penyebabnya tidak berasal dari pemakaian oleh pihak PT GBU tetapi sifat mercuri yang berasal dari alam.

Gubernur, berharap dengan dikeluarkanya hasil penelitian kedua lembaga pendidikan tinggi ini, masyarakat yang selama ini melakukan penolakan oprasional PT GBU, dapat memahami dan menerima dengan baik.

Said Assagaaf juga berharap kepada aktifis lingkungan Shave Romang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar oprasionaslisasi PT GBU yang sempat terhenti akibat SK Pengentian sementara dapat melakukan aktifitas seperti semula.

Manager Eksternal PT GBU Herry Bertus mengatakan, kendati Gubernur Maluku telah resmi mencabut SK 70 tersebut, tetapi untuk sementara PT GBU belum bisa melakukan aktifitas pertambangan. Hal  pertama yang akan dilakukan adalah sosialisasi dan membangun komunikasi dengan  tokoh adat maupun masyarakat  di pulau Romang.

Seperti diketahui penghentian kegiatan operasi pertambangan emas PT Gemala Borneo Utama tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku nomor 70 Tahun 2017 mulai berlaku Kamis, 16 Februari, 2017. Alasan Gubernur menerbitkan SK 70, lantaran pencemaran lingkungan

SK 70 dikeluarkan, setelah mempertimbankan laporan akhir kajian dampak lingkungan atau amdal pertambangan emas di Pulau Romang dari tim Analisa Dampak Lingkungan Pengelolaan Mineral Universitas Pattimura bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Maluku tahun 2016.

Laporan tim tersebut menyebutkan, wilayah pertambangan emas di Pulau Romang telah tercemari bahan berbahaya beracun sehingga tidak dapat menampung bahan kegiatan pertambangan serta tingkat sosiologi ekonomi masyarakat Pulau Romang menurun.

Berdasarkan sampel yang diambil, perusahan sudah mengeksplorasi emas di daerah itu, padahal saat ini belum ada izin yang dikeluarkan. 

Penghentian sementara operasi tambang, berdasarkan Undang- Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pusat maupun daerah. Seperti, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.DMS

DMS TWITTER

DMS Fan Page