Dengarkan Radio DMS 102,7 FM Ambon dengan Kualitas Audio Terbaik di Maluku

Ambon-Pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Urimesing, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Tahun 2016 dinilai bermasalah dan terindikasi terjadi penyimpangan anggaran.

Pembangunan sejumlah proyek yang dibiayai dari ADD di Desa Urimesing menurut warga tidak sesua karena phisik pekrjaan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP)

kaitanya dengan dugaan penyimpangan tersebut beberapa tokoh masyarakat setempat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Ambon untuk menyerahkan sejumlah bukti yang ditemukan di lapangan tentang adanaya dugaan penyimpangan proyek ADD.

Kepada sejumlah media Parera mengakui, diduga pelaksanaan proyek di Desa itu sarat dengan persoalan mengingat rastusan juta rupiah dana yang digelontorkan untuk membiayai sejumlah program tidak sesuai phisik pekerjaan.

Parera mencontohkan, proyek pembangunan jalan setapak baru, kenyataanya proyek tersebut dikerjakan dalam bentuk rehabilitasi, demikian halnya dengan pembuatan jembatan yang hingga kini belum dibangun, termasuk bantuan pemberdayaan kelompok peternakan belum direalisasikan, padahal anggaranya sudah dicairkan.

Menurut Parera, adanya indikasi penyelewengan sejumlah anggaran mulai terlihat sejak awal. Dimana dalam pelaporan kepada masyarakat, dinyatakan penggunaan anggaran terealisasi seratus persen untuk membiayai sejumlah kegiatan, namun kenyataanya pekerjaanya baru dilaksanakan setelah laporan disampaikan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, pengucuran dana desa masih banyak mengalami kendala. Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan kenaikan dana desa sebesar 37 persen dalam APBN 2016. Dana tersebut dimaksudkan untuk mendorong penuntasan kemiskinan, kemajuan pembangunan, dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat lokal.

Berdasarkan data pengelolaan ADD di Maluku sejak Anggaran ini dikurcurkan oleh Pemerintah Pusat, banyak temuan dan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

ADD peruntukannya bukan dipergunakan untuk aparatur. Dalam aturan peruntukan sekitar 70 persen adalah infrastruktur desa. Sementara 30 persen dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan ATK perkantoran desa.DMS

 

 

 

DMS TWITTER

DMS Fan Page