Dengarkan Radio DMS 102,7 FM Ambon dengan Kualitas Audio Terbaik di Maluku

Ambon-Praktisi Hukum Pilio Visthos Noya mengatakan, masyarakat perlu mengawal proses hukum atas kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala yang dibangun sejak tahun 2007 dan hingga saat ini belum juga diselesaikan pembangunannya.

Ia mengatakan, menjadi satu kewajiban bagi Kejaksaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sejauh mana penanganan kasuh pasar Transit Passo  tersebut, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum kepada masyarakat.

Dirinya mengkhawatirkan penanganan kasus yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ambon, dan saat ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, bernasib sama dengan kasus yang terjadi di Kabupaten SBT, yaitu mantan Bupati SBT, Abdulah Vanat,  dimana kasus tersebut telah dihentikan tanpa ada penjelasan secara terperincih kepada masyarakat .

Oleh karena itu selaku praktisi hukum dirinya berharap agar Kejaksaan Tinggi Maluku, menjelaskan alasan pengambilalihan kasus tersebut dari Kejari Ambon, dan juga sejauh mana kelanjutannya.

Seperti diketahui , Proyek Terminal Transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dibangun sejak 2007 ini tak kunjung dituntaskan. Proyek yang telah menghabiskan uang negara diperkirakan mencapai Rp 38 miliar ini diketahui telah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sejak 2016 lalu. Namun, dalam perjalanannya kasus tersebut tidak ada kejelasan hukum dari lembaga tersebut, dan sesuai informasi yang ada kini telah ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.DMS

 

 

 

 

DMS TWITTER

DMS Fan Page