Dengarkan Radio DMS 102,7 FM Ambon dengan Kualitas Audio Terbaik di Maluku

Ambon- Pemerintah Kota Ambon, mulai menyosialisasikan pemberlakuan sertifikat layak fungsi terhadap sejumlah bangunan hunian rumah susun maupun gedung untuk kepentingan umum terhitung mulai 2017.

Pemberlakukan  sertifika layak fungsi bagi bangunan perorangan maupun gedung perlu dilakukan mengingat di banyak tempat, terjadinya kasus kecelakaan di Indonesia dilatarbelakangi ketidaklayakan fungsi sebuah bangunan seperti bangunan roboh, lift yang jatuh mencelakakan penggunanya, maupun sejumlah kasus lain yang berkaitan dengan ketidaklayakan fungsi sebuah bangunan.

Berangkat dari persoalan itu, Dinas Pekerjaan Um dan Tata Ruang Kota Ambon berkepentingan untuk melakukan verifikasi terhadap kalaikan sebuah fungsi sarana maupun prasarana bangunan umum dengan menerbitkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Sertifikasi itu akan menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatanya diberlakukan kepada masyarakat umum.

Pemberian sertifikat itu bertujuan mendorong terwujudnya bangunan gedung yang selalu andal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

Sekretaris Kota Ambon. A.G Latuheru mengatakan, Sertifikasi juga ingin mendorong terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan serta ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dikatakan Latuheru , dasar hukum sertifikasi itu adalah Peraturan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Tim sertifikasi akan menyasar bangunan gedung berupa hunian rumah susun dan bangunan gedung kepentingan umum dengan luas bangunan minimal 2000 meter persegi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Broery Nanulaita mengatakan, SLF diterbitkan atas bangunan gedung yang sudah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan serta penggunaannya sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurutnya SLF ini merupakan turunan dari kewajiban pembuatan IMB. SLF juga diterbitkan atas bangunan gedung yang telah memiliki SLF pertama dan telah habis masa berlakunya dalam kurun lima tahun  maupun 20 tahun, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang atas persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sehingga dapat laik dimanfaatkan kembali.

Adapun pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif meliputi, kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah, kesuaian data aktual dengan data dalam IMB atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung yang semula telah ada atau dimiliki, kepemilikan dokumen IMB dan kesesuaian data-data lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan.DMS

DMS TWITTER

DMS Fan Page